Rawnews.co.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Syukron Muchtar, menggelar kegiatan reses tahap III tahun 2025 di SD Muhammadiyah Waringinsari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, pada Senin (28/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri ratusan wali murid penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) serta sejumlah tokoh masyarakat dan jajaran dewan guru.
Syukron Muchtar yang juga anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, membidangi urusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, hadir untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yaitu Dapil 3 (Pringsewu, Pesawaran, dan Metro).
Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Waringinsari Barat, Lisa Rahmawati, menyampaikan apresiasi atas kedatangan legislator muda PKS tersebut.
Ia berharap kegiatan ini menjadi ruang dialog yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat.“Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Syukron. Silakan bapak ibu wali murid, manfaatkan sesi tanya jawab ini untuk menyampaikan apapun yang menjadi aspirasi atau keluhan terkait layanan pendidikan maupun sosial,” ujar Lisa.
Salah satu aspirasi yang mengemuka datang dari Ibu Suliyati, wali murid yang mempertanyakan soal keanggotaan BPJS Kesehatan.
Ia mengungkapkan kesulitannya dalam membayar iuran BPJS secara mandiri karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, ia juga menyoroti implementasi kebijakan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan wajib belajar 9 tahun harus bebas biaya, termasuk untuk sekolah swasta, yang dinilai belum berjalan maksimal di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Syukron menjelaskan bahwa program BPJS Kesehatan memiliki dua skema utama, yakni peserta mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.
Ia mengakui adanya pengurangan kuota PBI akibat keterbatasan anggaran baik di tingkat pusat (APBN) maupun daerah (APBD).“BPJS gratis itu bukan berarti tanpa biaya, tapi dibayarkan oleh pemerintah. Saat ini memang sedang ada efisiensi karena keterbatasan fiskal. Namun, kami terus mendorong agar akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin tetap diperhatikan atas dasar kemanusiaan,” jelas Syukron.
Ia juga menyinggung pentingnya edukasi terhadap generasi muda terkait isu penyimpangan sosial dan moral. Syukron mengaku prihatin atas fenomena penyimpangan seksual yang kian terbuka di media sosial, khususnya di kalangan remaja.
“Saya mendapat laporan dari seorang advokat di Bandar Lampung, ada puluhan kasus perceraian yang disebabkan penyimpangan seksual pasangan. Ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga dan moral generasi muda kita,” ujar Syukron.
Ia mengajak para orang tua dan pendidik untuk aktif dalam mendidik serta mengawasi perkembangan anak-anak mereka.
Menutup sambutannya, Syukron menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat provinsi, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.(raw).
