Rawnews.co.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung, A.M. Syafe’i, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat, melakukan kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di wilayahnya.
Reses tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, pertanian, hingga penanggulangan banjir.
Dalam keterangannya, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini menyebutkan bahwa keluhan utama masyarakat masih berkutat pada persoalan infrastruktur jalan yang rusak.
Beberapa titik kerusakan terutama berada di jalur nasional dan provinsi, termasuk jalur Tanggamus yang masih menggunakan gorong-gorong lama peninggalan masa lalu, yang kini tidak lagi mampu menampung debit air secara maksimal.
Masyarakat meminta agar dimensi gorong-gorong diperbesar guna memperlancar aliran air dan mencegah banjir.”Jalur nasional itu akselerasi kerusakannya lebih cepat karena volume kendaraan berat. Maka perlu ada penanganan yang adil dan seimbang, berdasarkan prinsip keadilan sosial,” ujarnya. Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia juga menyoroti kelangkaan dan sulitnya akses petani terhadap pupuk subsidi, yang menurutnya harus dibenahi dari sisi tata kelola distribusi.
“Jika regulasi sudah ada, maka realisasinya jangan lambat. Petani berharap mudah dalam memperoleh pupuk subsidi tanpa harus selalu menghadapi kelangkaan,” tambahnya.
Selain itu, Syafe’i turut menyoroti bencana banjir yang melanda Tanggamus beberapa waktu lalu. Ia meminta agar dilakukan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan provinsi, serta mengusulkan agar Dinas terkait dapat segera turun ke lapangan untuk melakukan pemetaan, globalisasi, dan percepatan penanganan wilayah terdampak.
Tak hanya itu, Syafe’i juga menegaskan perlunya penanganan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih beroperasi di jalur provinsi.
Menurutnya, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung harus segera memasang rambu-rambu batas tonase untuk mencegah kerusakan jalan yang lebih parah.
“Masalah jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut keamanan dan kebutuhan dasar masyarakat. Pendataan kebutuhan harus konkret dan realisasinya berjalan baik,” tegasnya.
Reses ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran di wilayah Tanggamus dan sekitarnya.(raw).
