Rawnews.co.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Edward Rasyid, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang diserap saat kegiatan reses di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Tengah.
Dalam wawancara usai kegiatan reses, anggota Komisi I ini menyoroti beberapa persoalan yang kerap disampaikan warga di 12 titik kunjungannya.
Permasalahan utama yang paling dominan disampaikan masyarakat adalah infrastruktur jalan yang rusak, terutama yang berada di wilayah kabupaten.
Menurut Edward, banyak warga belum memahami pembagian kewenangan antar level pemerintahan terkait perbaikan jalan.
“Setiap reses, masyarakat selalu menyoroti jalan. Maka saya jelaskan, ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Di Lampung Tengah, mayoritas jalan yang rusak itu jalan kabupaten, sehingga perlu kerja sama dan penjelasan yang tepat,” ujar Edward. Selasa, 5 Agustus 2025
Dalam kunjungannya, ia turut menggandeng anggota DPRD Kabupaten dari Dapil IV, Hanafi, untuk menyampaikan langsung tanggung jawab dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Beberapa proyek jalan provinsi seperti di Mataram dan Kalirejo saat ini sedang dalam proses pengerjaan, dan Edward memastikan masyarakat mendapat informasi jelas terkait hal itu.
Selain infrastruktur, Edward juga menyampaikan pentingnya optimalisasi layanan pembayaran pajak. Ia menilai, akses masyarakat terhadap tempat pembayaran pajak yang jauh sering kali menjadi kendala.
Oleh karena itu, Edward mendorong agar lokasi pembayaran pajak dipermudah hingga ke tingkat kecamatan.“Di kota seperti Bandar Lampung, bayar pajak mudah karena dekat. Tapi di kabupaten, warga harus menempuh jarak jauh. Ini yang membuat warga keberatan. Mereka mau bayar, tapi aksesnya sulit,” tegasnya.
Isu lain yang juga mencuat dalam reses kali ini adalah soal listrik dengan tegangan rendah di beberapa kampung seperti Padang Ratu – Dusun Pubian, di mana warga mengalami tegangan tidak stabil yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
Edward menyebut pihaknya akan mendorong agar jalur listrik dapat dialihkan dari Lampung Tengah, bukan lagi dari Lampung Utara, agar suplai lebih stabil.
Dalam bidang pertanian, Edward mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan DPR RI—terutama dari Komisi IV—sudah banyak disalurkan, seperti bibit, alat pertanian, pompa air, dan lainnya. Warga tinggal menunggu realisasi penyalurannya di lapangan.
Tak kalah penting, ia juga menyoroti persoalan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Beberapa tenaga honorer yang sudah mengabdi belasan tahun mengaku kecewa karena SK penempatan mereka jauh dari tempat asal.
Salah satu contohnya adalah petugas operator di Way Pengubuan yang justru ditempatkan di Lampung Selatan.“Kami sudah minta datanya. Nanti kami bantu fasilitasi agar bisa disampaikan ke BKD atau BKN atau instansi terkait. Jangan sampai yang sudah mengabdi lama justru merasa tidak dihargai,” jelasnya.
Edward berharap seluruh aspirasi yang terkumpul bisa ditindaklanjuti dalam proses anggaran perubahan, dengan mempertimbangkan titik-titik prioritas di masing-masing kabupaten.
Ia menegaskan bahwa kerja nyata dan solusi konkret adalah bukti hadirnya wakil rakyat di tengah masyarakat.(raw).
