Rawnews.co.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung Tengah, Singa Ersa Awangga, mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah segera turun tangan menuntaskan konflik antara warga dan PT Bumi Sentosa Abadi (BSA).
Desakan tersebut disampaikan Singa menyusul aksi pembakaran sejumlah fasilitas milik PT BSA di Dusun Sriwaya, Kampung Aji Tuha, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah.
Menurut Singa, konflik antara masyarakat dan perusahaan tersebut bukan persoalan baru. Perselisihan disebut telah berlangsung cukup lama dan belum menemukan penyelesaian yang dianggap dapat diterima kedua belah pihak.
Ia khawatir lambannya penyelesaian konflik justru membuat persoalan semakin melebar dan berujung pada tindakan yang merugikan masyarakat maupun perusahaan.
“Konflik antara warga dengan perusahaan sudah terjalin cukup lama. Penyelesaiannya tidak secepat mungkin, akhirnya berkembang terjadi kerusuhan, terjadi pembakaran yang membuat justru kedua belah pihak rugi. Perusahaan rugi,” kata Singa, Jumat, 14 Agustus 2026.
DPRD Minta Pemkab Cari Solusi
Singa meminta Pemkab Lampung Tengah segera mengambil langkah yang arif dan bijaksana untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dan perusahaan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadi fasilitator dalam mencari jalan keluar agar konflik tidak terus berlarut dan berpotensi memicu persoalan baru.
Dampak konflik, kata dia, tidak hanya menyangkut kerugian material perusahaan. Aktivitas pekerja dan keberlangsungan kegiatan perusahaan juga ikut terdampak.
“Telah terjadi pembakaran di base camp, tenaga kerjanya juga akhirnya pekerjaannya. Mudah-mudahan ke depan pemerintah dapat segera melahirkan solusi dan penyelesaiannya, sehingga konflik-konflik yang demikian tidak terulang kembali,” ujarnya.
Anggota Fraksi Demokrat tersebut mengaku pernah mendatangi langsung lokasi PT BSA. Saat itu, ia mendapat informasi mengenai adanya sejumlah warga yang mendirikan tenda dan melakukan aksi pendudukan di sekitar area perusahaan.
“Memang di sana warga itu ada yang membuat tenda, nge-camp di situ, menunggu di PT itu. Menurut infonya, PT juga tidak boleh memanen. Masyarakat juga tidak panen, jadi sama-sama dibiarkan begitu saja,” jelasnya.
Minta Konflik Jangan Berujung Kerusuhan
Meski demikian, Singa mengaku belum mengetahui secara pasti seluruh rangkaian persoalan yang menjadi pemicu hingga terjadinya aksi pembakaran.
Ia menyebut hanya memperoleh informasi mengenai adanya aktivitas pemanenan sebelum peristiwa tersebut terjadi.
Karena persoalan telah berkembang hingga ke ranah hukum, Singa meminta Pemkab Lampung Tengah tidak tinggal diam.
Pemerintah daerah dinilai perlu segera memfasilitasi penyelesaian konflik secara menyeluruh, termasuk memperjelas persoalan yang menjadi akar konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Menurut Singa, penyelesaian secara cepat dan menyeluruh penting dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi serupa di kemudian hari.
Ia berharap masyarakat dan perusahaan dapat kembali membangun hubungan yang produktif sehingga keberadaan perusahaan tetap memberikan manfaat bagi perekonomian warga sekitar.
“Harapan saya sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung, apalagi ini ada di Dapil saya, agar pemerintah arif dan bijaksana sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini sebaik-baiknya agar kedua belah pihak bisa tidak berkonflik lagi yang berkepanjangan dan bisa saling menunjang perekonomian masyarakat di sekitarnya,” pungkasnya.(raw)
