Rawnews.co.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan dukungan terhadap usulan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menghentikan impor ubi kayu dan produk turunannya guna melindungi petani lokal.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas kondisi pasar singkong nasional dan upaya perlindungan terhadap petani, Jumat (23/5/2025).
Prabowo menegaskan apabila produksi dalam negeri mencukupi, maka tidak ada alasan untuk membuka keran impor. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani serta komitmen dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
Amran menambahkan pengendalian impor singkong sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal, serta mendorong hilirisasi industri berbasis pertanian dalam negeri.
Hal ini mendapat tanggapan dari ketua Pansus Singkong DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas, keputusan Presiden Prabowo Subianto selaras dengan perjuangan yang dilakukan oleh Tim Pansus DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang selama ini memperjuangkan nasib para petani singkong.
Mikdar menjabarkan, hasil produksi singkong di Provinsi Lampung sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan nasional yakni sebanyak tiga juta ton pertahun.
Ini berdasarkan analisa dan kajian yang dilakukan oleh tim Pansus Tata Niaga Singkong dimana jumlah perusahaan tapioka di Lampung terdapat sebanyak 70 perusahan.
Namun, dari 70 perusahan yang ada hanya 24 perusahaan saja yang terdaftar di dalam SiNas (Sistem Informasi Nasional) sehingga dinas Perdagangan Provinsi Lampung melaporkan data secara Nasional Lampung hanya mampu menghasilkan 700 ribu Ton tapioka dalam 1 tahun sedangkan kebutuhan sebanyak 3 juta ton pertahun. Itu yang menjadi penyebab utama keran impor tapioka di buka.
“Saya selaku ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung meminta kepada seluruh perusahaan tapioka di Lampung untuk melaporkan hasil produksi mereka ke dalam SiNas agar tercatat secara nasional” ujarnya.(26 Mei 2025).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung ini juga meminta seluruh perusahaan tapioka di Lampung untuk mematuhi keputusan Presiden Prabowo yang akan menyetop kran impor tapioka jika kebutuhan tapioka itu sendiri telah terpenuhi secara mandiri.(Raw).
