Rawnews.co.id – Kinerja panitia khusus tata niaga singkong DPRD Provinsi Lampung menjadi pertanyaan publik. Hingga saat ini keputusan Pansus masih di tunggu publik khususnya para petani singkong di Lampung.
Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Tata Niaga Singkong Mikdar Ilyas menjabarkan bahwa kerja pansus tata niaga singkong terus berkerja. Beberapa waktu lalu, tim Pansus bersama Gubernur Lampung menggelar pertemuan dengan Banleg DPR RI membahas tentang harga singkong di Lampung.
Hasilnya, Banleg akan turun langsung ke lapangan pekan besok untuk menggali data yang sebenarnya. “Pekan depan, Badan Legislatif DPR RI akan turun langsung ke lapangan untuk menggali data, kami dari Pansus DPRD Provinsi Lampung siap mendampingi” ujar Mikdar.
Mikdar sendiri menjelaskan bahwa penyebab utama anjloknya harga singkong di Lampung karena impor tepung tapioka masih di lakukan. Maka dari itu, saya selaku ketua pansus mendorong akan memberi masukan dan mendorong Banleg DPR RI membuat Undang – Undang terkait harga singkong, kita di daerah menyiapkan Perda sebagai turunan dari Undang – Undang” tambahnya.
Hancurnya harga singkong juga di karenakan perbedaan data dalam SINAS bahwa produksi singkong di Lampung yang tercatat hanya 700 ribu ton, sementara di lapangan produksi singkong di Lampung sebanyak 3 juta ton dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan tapioka secara nasional.
Kerja pansus juga akan di rasa cukup dan akan segera di laporkan jika Banleg DPR RI sanggup membuat undang – undang untuk menutup kran impor tapioka bukan hanya sebatas lartas.
“Kran impor tapioka harus di tutup, saya mencurigai jika hanya lartas masih terdapat celah permainan pengusaha untuk kembali membuka kran impor dengan alasan kebutuhan singkong tidak mencukupi” tutupnya.(Raw).
