Rawnews.co.id – Tim Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat pimpinan finalisasi sekaligus menyerahkan laporan hasil kerja kepada unsur pimpinan DPRD, Rabu (9/7/2025).
Rapat berlangsung di ruang rapat besar kantor DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri langsung oleh Ketua Pansus Budi Yuhanda, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Kostiana, serta unsur pimpinan fraksi dan komisi-komisi.
Dalam agenda tersebut, Ketua Pansus Budi Yuhanda menyerahkan langsung hasil pembahasan RPJMD kepada Wakil Ketua I DPRD Kostiana. Laporan tersebut direncanakan akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD pada Jumat mendatang.
Pansus menyatakan dukungan terhadap visi-misi pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan, yang dituangkan dalam tujuh program unggulan daerah, yaitu:
1. Dukungan terhadap program makan bergizi gratis
2. Optimalisasi potensi ekonomi desa melalui penguatan BUMDes dan koperasi
3. Lampung sebagai lumbung pangan nasional
4. Inisiasi lumbung energi terbarukan
5. Stabilitas harga pangan dan ketersediaan produk lokal di pasar
6. Kemantapan jalan provinsi dan dukungan untuk jalan desa
7. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
Namun demikian, perhatian serius datang dari Komisi II DPRD Provinsi Lampung terkait minimnya alokasi anggaran bagi OPD mitra kerja mereka.
Sekretaris Komisi II, Aribun Sayunis, mengungkapkan bahwa dari total 10 OPD mitra kerja Komisi II, anggaran yang tersedia tidak mencapai Rp300 miliar atau kurang dari 4 persen dari total APBD Provinsi Lampung.
“Padahal mayoritas program unggulan dalam RPJMD dan program kerja Presiden Prabowo Subianto berada di bawah kendali OPD mitra Komisi II. Seperti program makan bergizi gratis, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta Lampung sebagai lumbung pangan nasional,” jelas Aribun kepada awak media.
Ia pun meminta perhatian serius dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk menambah alokasi anggaran bagi OPD mitra Komisi II.
“Saya minta pada pembahasan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026, anggaran untuk mitra Komisi II ditingkatkan hingga seratus persen,” tegasnya.
Aribun menambahkan bahwa target pencapaian RPJMD dan program Asta Cita Presiden tidak akan tercapai jika OPD pelaksana tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
Diketahui, dari lima komisi yang ada di DPRD Provinsi Lampung, Komisi II menjadi komisi dengan jumlah anggaran terkecil, meskipun memegang tanggung jawab atas program-program strategis pembangunan daerah.(Raw)
