Rawnews.co.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Yozi Rizal, menyoroti masih lemahnya optimalisasi kinerja sejumlah unit layanan Samsat di berbagai daerah yang berimbas pada tidak tercapainya target pendapatan daerah.
Ia menilai pembenahan sumber daya manusia dan sinergi antar lembaga menjadi kunci utama untuk memperbaiki kondisi ini.
“Semangat membangun tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan anggaran. Tapi kalau kinerja di bawah tidak optimal, ya target pun tidak akan tercapai,” tegas anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung tersebut.
Yozi mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke beberapa titik kantor Samsat dan mendapati pelayanan yang belum berjalan maksimal.
Ia bahkan sempat menawarkan kerja sama antara DPRD dan Samsat untuk mendorong program jemput bola seperti Samling (Samsat Keliling) agar lebih efektif.
Namun, respons dari pihak terkait dinilai belum sejalan.“Saya pernah ajak kolaborasi, misalnya saat ada program jalan bareng DPRD, bisa disinergikan dengan layanan Samling. Tapi nyatanya tidak berjalan. Ini yang saya maksud, jangan hanya teriak soal peningkatan pendapatan, tapi pelaksanaannya di bawah tidak mendukung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yozi menilai bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu dibenahi secara menyeluruh, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat dan pegawai di lingkungan tersebut.
Ia juga menyoroti potensi pendapatan dari sektor pajak air permukaan dan kerja sama dengan sektor swasta seperti perusahaan leasing kendaraan bermotor.
“Kita juga harus duduk bersama antara Bapenda, kepolisian, dan Jasa Raharja. Karena masyarakat sering terkendala di satu loket, padahal mereka sudah niat bayar. Kalau perlu, peraturan teknis disesuaikan agar tidak memberatkan, tanpa menabrak aspek legalitas,” jelasnya.
Yozi mencontohkan persoalan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh pemilik kendaraan yang masih berada dalam masa kredit.
Menurutnya, harus ada relaksasi atau kemudahan, misalnya dengan hanya melampirkan surat keterangan dari leasing sebagai pengganti BPKB.
“Kalau terus-menerus harus pakai BPKB, bagaimana dengan masyarakat yang masih mencicil? Kan kasihan. Ini perlu dikomunikasikan dengan baik, termasuk dengan pihak kepolisian agar penegakan aturan juga tidak menghambat pelayanan,” imbuhnya.
Terakhir, Yozi Rizal berharap Gubernur Lampung dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Bapenda serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan demi pembangunan yang berkelanjutan.(Raw).
