Rawnews.co.id – Suasana ruang rapat DPRD Provinsi Lampung pada Senin (25/8/2025) siang itu terasa cukup hangat. Pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 memasuki sesi penting, yakni dengar pendapat dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Salah satu isu yang mengemuka adalah soal pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur, menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan kekhawatiran.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, kebijakan pengurangan dana transfer tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan akan langsung dirasakan oleh daerah, khususnya pada sektor pembangunan.“
Pengurangan dana transfer ini jelas akan memengaruhi arah perencanaan pembangunan kita. Bahkan saya khawatir, situasi ini bisa berujung pada efisiensi anggaran lagi,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ghofur menilai, langkah efisiensi memang kerap menjadi pilihan terakhir ketika dana tidak mencukupi. Namun, jika itu terus berulang, pembangunan bisa terhambat, terutama di sektor-sektor vital yang berkaitan langsung dengan masyarakat. I
a pun mempertanyakan kesiapan Bappeda dalam menyiasati kemungkinan tersebut.“Apakah sudah ada antisipasi dari Bappeda? Jangan sampai kita hanya menerima kebijakan dari pusat tanpa solusi konkret di daerah. Yang kita khawatirkan, pembangunan yang sudah direncanakan akhirnya mandek,” kata dia menambahkan.
Pernyataan Ghofur mencerminkan keresahan banyak pihak di daerah. Selama ini, Lampung masih bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai sebagian besar program pembangunan.
Mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat desa, semuanya tak lepas dari aliran dana yang ditransfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang relatif sempit. Sementara itu, kebutuhan pembangunan di Lampung terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tuntutan pembangunan wilayah.
Bagi Ghofur, pemerintah daerah tidak boleh berpangku tangan. Ia mendorong agar Pemprov Lampung segera merumuskan langkah strategis, baik dalam bentuk optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) maupun efisiensi program yang tepat sasaran, sehingga pembangunan tidak tersendat.
“Kalau tidak diantisipasi sejak awal, jangan salahkan kalau nanti masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Pembangunan yang terhambat sama saja dengan menunda kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Rapat dengar pendapat itu sendiri menjadi ajang diskusi panjang antara DPRD dan Bappeda. Sejumlah anggota dewan lainnya turut menyuarakan kegelisahan serupa, meski dengan sudut pandang berbeda.
Namun satu hal yang jelas, pengurangan dana transfer dari pusat telah menjadi alarm bagi Lampung untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kini, tantangan terbesar pemerintah daerah adalah mencari jalan keluar agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan.
Harapan masyarakat tentu sederhana: jangan sampai tarik-menarik kebijakan pusat dan daerah berujung pada terbengkalainya kebutuhan dasar mereka.(Raw).
