Rawnews.co.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mengapresiasi langkah Gubernur Lampung yang menerbitkan peraturan mengenai penetapan harga singkong di daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah maju dan otoritatif untuk memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus mendorong pelaku usaha mengikuti aturan yang berlaku.
“Kebijakan ini melalui kajian panjang dan konsultasi mendalam. Pemerintah daerah sebagai regulator telah menyiapkan aturan main, sehingga investor tetap diberi ruang, tetapi harus patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan,” ujar Ahmad Basuki kepada awak media, Kamis (6/11/2025).
Ia menegaskan bahwa penetapan harga singkong bertujuan memberikan jaminan yang adil bagi petani. Dengan adanya aturan tersebut, perusahaan pengolahan singkong di Lampung diharapkan tidak lagi membeli Singkong dengan harga yang merugikan petani.
“Jika harga sudah ditetapkan, semua pihak wajib mengikuti. Ini demi kepentingan petani kita dan ekosistem usaha yang sehat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II DPRD Lampung memastikan akan memonitor pelaksanaan aturan di lapangan. Basuki menegaskan pihaknya tidak akan segan menindaklanjuti jika ada perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.
“Kami akan turun ke lapangan untuk memastikan kebijakan ini berjalan baik. DPRD menjalankan fungsi controlling agar seluruh perusahaan mengikuti aturan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan bahwa Komisi II tengah membahas Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perda tersebut dirancang untuk memperkuat posisi petani dari sisi produksi hingga pemasaran hasil pertanian.
“Nanti akan ada rapat dengar pendapat di akhir bulan bersama berbagai pihak untuk menyempurnakan Perda ini,” katanya.
Sementara itu, terkait kondisi pangan daerah, Basuki menyebut ketersediaan pangan di Lampung saat ini dalam kondisi stabil. Ia juga menyampaikan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sedang melakukan survei terkait dampak operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun terhadap stok pangan daerah.
“Kami menunggu hasil survei BPS. Dampak MBG terhadap stok pangan tentu perlu dicermati,” tutupnya.(raw).
