Rawnews.co.id Pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan lindung Pesisir Barat menjadi perhatian serius anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Mikdar Ilyas. Duduk di Komisi II yang membidangi sektor pertanian dan lingkungan hidup, Mikdar menilai aktivitas ilegal ini bukan hanya merusak hutan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dalam skala luas apabila dibiarkan berlarut-larut.
Dalam keterangannya, Mikdar membuka dengan mengapresiasi langkah cepat Polda Lampung yang turun tangan menyikapi dugaan aktivitas pembalakan liar tersebut. Baginya, tindakan aparat merupakan wujud komitmen dalam menjaga kawasan konservasi dan menegakkan keadilan bagi lingkungan.
“Sebagaimana yang kita dengar dan terlihat dalam pemberitaan, ada dugaan pembalakan liar di Pesisir Barat, dan Polda Lampung telah mengambil langkah-langkah penting. Tentu ini harus kita beri penghargaan setinggi-tingginya karena penindakan seperti ini memang harus dilakukan,” ucapnya.
Menurut Mikdar, aktivitas pembalakan liar tidak bisa dianggap persoalan kecil. Dampak yang ditimbulkan sangat besar, mulai dari hilangnya fungsi hutan sebagai penopang ekosistem, menurunnya kualitas tanah, hingga potensi bencana alam yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah merasakan dampak buruk dari kerusakan hutan yang berujung pada banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Banyaknya korban jiwa, kerusakan pemukiman, dan lumpuhnya infrastruktur menjadi contoh nyata yang tidak boleh kembali terulang.
“Ini sudah pernah terjadi. Kita menyaksikan bersama bagaimana daerah lain mengalami kerusakan parah akibat pembalakan liar. Jangan sampai Lampung menyusul. Apalagi Pesisir Barat adalah wilayah yang rawan gempa dan banjir,” tegasnya mengingatkan.
Minim Anggaran, Minim Personel: Pengawasan Hutan Dipaksa Bertarung Dengan Keterbatasan
Dalam sejumlah rapat dengan Dinas Kehutanan, Mikdar mengaku menemukan fakta bahwa pengawasan hutan di Provinsi Lampung masih jauh dari ideal. Luas kawasan hutan lindung tidak sebanding dengan jumlah personel pengawas yang tersedia. Ditambah minimnya anggaran, tugas lapangan menjadi semakin berat untuk dijalankan.
“Anggaran untuk pengawasan sangat kecil, personel yang tersedia pun terbatas. Ini menjadi kendala utama. Namun mereka tetap berusaha menjalankan fungsi pengamanan sebisa mungkin,” jelasnya.
Namun ia sadar bahwa mempertahankan hutan dengan kondisi seperti sekarang bukanlah pekerjaan ringan. Wilayah pengawasan luas, akses medan tidak selalu mudah, sementara pembalak liar semakin berani. Kondisi ini memicu terjadinya perambahan yang sering baru terungkap setelah viral di media dan diproses aparat kepolisian.
Menurut Mikdar, pemerintah daerah perlu melakukan langkah besar dan strategis untuk memperkuat sektor kehutanan. Penambahan anggaran operasional, penambahan personel, hingga perbaikan sarana patroli hutan seperti kendaraan lapangan, sangat diperlukan.
“Kita berharap pemerintah memaksimalkan dukungan anggaran serta memperbanyak sumber daya manusia di bidang kehutanan. Ini mutlak dibutuhkan apabila Lampung ingin mempertahankan bentang alamnya,” katanya.
Hukum Berat Untuk Pelaku: Agar Hutan Tidak Kalah Dari Ambisi Ekonomi
Politisi Gerindra tersebut menegaskan bahwa pembalakan liar tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Pelaku harus dikenakan pasal kuat dan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera. Baik pelaku perorangan maupun korporasi yang terlibat harus diproses setransparan mungkin.
“Kita mendorong agar penegakan hukum dilakukan seketat-ketatnya. Kalau perlu diberi hukuman seberat-beratnya supaya tidak ada lagi keberanian merusak hutan,” tegasnya.
Mikdar berpendapat bahwa pengamanan hutan tidak cukup hanya mengandalkan aparat atau dinas. Masyarakat, tokoh adat, serta perangkat pekon harus dilibatkan sebagai benteng pertama pengawasan.
Ia mengajak warga sekitar hutan untuk menjadi mata serta telinga, melapor ketika melihat aktivitas mencurigakan, dan menolak tawaran ekonomi jangka pendek yang justru mengancam keselamatan jangka panjang.
“Jangan sampai segelintir orang mencari untung, sementara masyarakat ramai yang akan menanggung bencana,” ujarnya.
Lampung Tidak Boleh Mengulang Kisah Luka Daerah Lain
Mikdar menutup dengan imbauan agar kejadian pembalakan liar di Pesisir Barat menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kerusakan lingkungan bukan hanya menghilangkan ekosistem, tetapi juga menghilangkan harapan generasi mendatang atas ruang hidup yang layak.
“Ini pembelajaran bagi kita. Jangan tunggu bencana datang. Lampung harus selamatkan hutan hari ini, bukan esok,” pungkasnya.(raw).
