Putra Jaya Umar Soroti Dugaan Penyimpangan Penyaluran Pupuk Subsidi di Wilayah Perbatasan Tulang Bawang Barat

Rawnews.co.id – Putra Jaya Umar menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi kepada petani di wilayah perbatasan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Dalam pernyataannya, Putra Jaya Umar menuturkan bahwa dirinya menerima laporan dari sejumlah petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi meskipun telah dipanggil oleh ketua kelompok tani untuk mengambil bantuan tersebut. 

Ia menyebut salah satu kasus di mana petani yang datang ke rumah gapoktan justru mendapati buku distribusi telah habis.

Lebih lanjut, ia menyoroti adanya indikasi ketidakadilan dalam pembagian pupuk, di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang diduga memperoleh pupuk karena faktor kedekatan pribadi. 

Hal ini, menurutnya, telah mencederai prinsip transparansi dan keadilan dalam program pemerintah untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Putra Jaya Umar juga mempertanyakan harga pupuk subsidi yang dibebankan kepada petani. Ia menyebut bahwa satu paket berisi 50 kg urea dan 50 kg Phonska dipatok seharga Rp360.000.

Padahal, menurutnya, di beberapa wilayah lain harga yang wajar hanya sekitar Rp260.000 per paket.

“Saya curiga pupuk subsidi ini dijual secara umum. Bahkan di wilayah perbatasan Mesuji, harga per paketnya bisa mencapai Rp400.000. Ini sangat merugikan petani,” ujarnya.

Ia meminta agar Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji segera melakukan inspeksi ke lapangan, khususnya di desa-desa perbatasan seperti Tiyuh Tritunggal Jaya dan Tiyuh Jayamurni, Kecamatan Gunung Agung, dan desa-desa sekitarnya. 

Menurutnya, penelusuran lebih lanjut sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan pupuk subsidi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, ia menyatakan akan melaporkan temuan ini ke pihak berwenang, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian, guna dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.

“Program pupuk subsidi adalah upaya negara mendukung swasembada pangan. Kalau petani tidak mendapatkan haknya, bagaimana kita bisa sukses dalam program ini?” tegas Putra Jaya Umar.(raw)

Related posts

Leave a Comment