Rawnews.co.id – Mengawali Desember 2025, para wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung kembali turun langsung ke daerah pemilihannya masing-masing untuk menjalankan agenda rutin sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP). Kegiatan ini menjadi wadah bagi legislatif untuk memperkuat pemahaman ideologi bangsa bersama masyarakat akar rumput. Salah satu yang memulai rangkaian agenda bulan ini adalah anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Sutanto.
Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Dusun Sidowaluyo, Desa Sidorejo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (7/12/2025). Sejak pagi, warga mulai berdatangan ke lokasi kegiatan yang disiapkan dengan sederhana namun tertata. Panitia lokal bersama aparatur desa turut membantu mengondisikan tempat, memastikan acara berjalan tertib dan nyaman bagi seluruh peserta.
Tidak seperti penyampaian materi formal akademik yang kaku, sosialisasi berlangsung cair dan komunikatif. Warga tampak antusias mengikuti pemaparan yang dikemas dengan bahasa mudah dipahami. Kegiatan ini sekaligus menjadi PIP pertama yang digelar DPRD Provinsi Lampung di Bulan Desember 2025, sehingga kehadiran warga dan tokoh daerah menjadi penanda positif bahwa nilai kebangsaan masih mendapat ruang besar dalam kehidupan masyarakat.
Untuk memperkuat pembahasan, Agus Sutanto menghadirkan dua narasumber dari DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Ahmad Alkan, Lc. serta Derri Kusuma, S.E.. Keduanya berbagi perspektif mengenai urgensi Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Kehadiran narasumber lintas tingkatan legislatif ini menunjukkan bahwa pembumian ideologi negara bukan hanya tugas provinsi, melainkan kerja bersama yang harus menyentuh wilayah paling dasar, yakni desa.
Acara turut dihadiri oleh Sekretaris Desa Sidorejo, tokoh agama, aparat desa, serta pemuka masyarakat, yang sekaligus menjadi bagian penting dalam penyebaran nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing. Keterlibatan multi unsur ini menambah bobot kegiatan, tidak hanya sebagai agenda formal, tetapi sebagai gerakan kolektif untuk memperkuat karakter bangsa di level lokal.
Dalam penyampaiannya, Agus Sutanto menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya konsep normatif yang dibacakan dalam upacara atau dipasang di dinding kantor, melainkan pedoman nyata dalam perilaku masyarakat. Ia menyampaikan bahwa menjaga nilai Pancasila berarti menjaga keutuhan bangsa, terutama di tengah derasnya arus informasi dan perbedaan yang kerap dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat.
“Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan. Ia harus hidup dalam tindakan, dalam cara kita bersosialisasi, bergotong royong, menghargai sesama, dan menjaga kerukunan,” ujarnya dalam sambutannya.
Dialog interaktif berlangsung hangat. Warga diberikan ruang bertanya mengenai isu sosial, peran pemuda dalam menjaga kebangsaan, serta cara mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jawaban para narasumber membuat suasana diskusi lebih hidup, memberi warga sudut pandang baru mengenai kebangsaan yang kadang dianggap abstrak.
Selain memperkuat ideologi, kegiatan ini juga menjadi momen silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat. Aspirasi warga tersampaikan langsung, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur hingga harapan peningkatan pembinaan pemuda dan kegiatan pendidikan sosial. Agus Sutanto menampung seluruh masukan tersebut sebagai catatan untuk ditindaklanjuti di tingkat kebijakan.
Menjelang penutupan acara, seluruh peserta membacakan doa bersama dan berharap kegiatan serupa terus berlanjut. Banyak warga mengaku kegiatan ini membuat mereka kembali memahami arti penting Pancasila sebagai fondasi utama kehidupan bernegara. Tidak hanya didengar — Pancasila kembali dipahami dan dirasakan sebagai milik bersama.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Desa Sidorejo menjadi lokasi pertama yang membuka rangkaian sosialisasi PIP DPRD Lampung di bulan Desember. Kehangatan diskusi dan partisipasi warga menjadi sinyal bahwa nilai kebangsaan masih hidup di tengah masyarakat Lampung Selatan, dan terus dipelihara melalui komunikasi, pembelajaran publik, serta kedekatan antara wakil rakyat dan rakyatnya.(raw).
