Rawnews.co.id – Tekanan ekonomi global yang terus berlanjut, ditambah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, mulai berdampak pada kondisi perekonomian daerah. DPRD Provinsi Lampung menilai situasi ini harus diantisipasi secara serius agar tidak berujung pada melemahnya daya beli masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Aribun Sayunis, mengungkapkan bahwa saat ini kondisi keuangan pemerintah tengah berada dalam fase pengetatan.
Kebijakan efisiensi anggaran, menurutnya, memang diperlukan, namun berpotensi menekan aktivitas ekonomi jika tidak diimbangi dengan langkah strategis.“Efisiensi anggaran ini pasti berdampak, terutama pada perputaran ekonomi di daerah. Ketika belanja pemerintah menurun, otomatis daya dorong terhadap ekonomi juga ikut melemah,” ujarnya.
Politisi dari PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa daya beli masyarakat menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jika daya beli terus menurun, maka sektor perdagangan, UMKM, hingga industri kecil akan ikut terdampak.
Dalam kondisi saat ini, masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada harga kebutuhan pokok, biaya hidup, serta peluang usaha.
Jika kondisi ini berlangsung lama, maka perlambatan ekonomi di daerah menjadi ancaman nyata.“Yang harus dijaga adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai tekanan global dan efisiensi anggaran justru membuat masyarakat menahan konsumsi. Kalau itu terjadi, ekonomi bisa melambat secara signifikan,” tegasnya.
DPRD Lampung pun mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait, khususnya sektor perdagangan dan perindustrian, untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi barang tetap lancar.
Selain itu, dukungan terhadap pelaku UMKM dinilai penting agar roda ekonomi tetap bergerak.Langkah lain yang dinilai strategis adalah mengendalikan inflasi daerah, memperkuat pasar lokal, serta menciptakan program-program yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Dengan sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, DPRD optimistis perekonomian Lampung masih dapat bertahan menghadapi tekanan global, selama daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.(raw).
