Penulis: hendry wibowo

Rawnews.co.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung menargetkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Perda di tahun anggaran 2025 ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bapemperda Provinsi Lampung, Hanifal, anggota DPRD Lampung.Dalam rincian tersebut, enam Raperda berasal dari usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, sementara sembilan lainnya merupakan usulan dari DPRD Provinsi Lampung. Dari sembilan Raperda yang diusulkan oleh DPRD, tiga di antaranya merupakan luncuran dari tahun 2024 yang belum terselesaikan .“Total ada 15 Raperda yang akan menjadi target kita untuk disahkan menjadi Perda di…

Read More

Rawnews.co.id – Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, menyoroti terbatasnya persediaan uang baru di bank-bank yang diatur oleh Bank Indonesia (BI). Sementara itu, di sisi lain, jasa penukaran uang mulai marak menjelang Hari Raya Idul Fitri.Menurut Elly Wahyuni, kebijakan BI yang membatasi jumlah uang baru di bank perlu dikaji ulang, terutama menjelang momen-momen penting seperti hari raya Idul Fitri atau lebaran. “Jika BI menghimbau masyarakat untuk beralih ke transaksi digital, kita tetap harus mengingat bahwa alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang masih berupa mata uang fisik, baik kertas…

Read More

Rawnews.co.id – Komisi II DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Banten untuk mempelajari perkembangan industri dan pertanian di wilayah tersebut. Rombongan Komisi II DPRD Lampung disambut oleh anggota Komisi II DPRD Banten, Oong Syahroni, yang memberikan penjelasan mengenai kondisi perekonomian dan kebijakan di Banten. Dalam pertemuan tersebut, politisi asal Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa APBD Banten tahun 2025 mencapai lebih dari Rp 11 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 7,8 triliun. Beliau juga menjelaskan bahwa pendapatan Banten masih didominasi dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menanggapi…

Read More

Rawnews.co.id – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengizinkan pengecer atau warung kelontong menjual gas LPG 3 Kg, dengan ketentuan bahwa mereka akan dijadikan sebagai sub pangkalan. Menanggapi kebijakan ini, Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Hadi Yunanto, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal pelaksanaannya di wilayah Lampung.“Sebagai mitra kerja ESDM Provinsi Lampung, kami di Komisi IV tentu akan mengawasi penerapan kebijakan ini, terutama dalam proses pengangkatan pengecer menjadi sub pangkalan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025). Budi mengapresiasi langkah pemerintah yang bertujuan memperbaiki tata kelola distribusi…

Read More

Rawnews.co.id – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar menyambut baik penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 dan berharap penurunan tersebut berdampak pada kualitas layanan haji. Syukron Muchtar mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan biaya haji meskipun belum mencapai angka yang dianggap ideal.“Terimakasih pada pemerintah atas upaya penurunan biaya haji 2025. Meskipun belum sampai pada biaya yang ideal yang kita harapkan kita perlu bersyukur atas menurunnya biaya haji tahun ini,” ujar Syukron. Politisi muda partai PKS ini juga mendorong pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.“Harapannya ini bukan…

Read More

Rawnews.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung mengungkapkan bahwa puluhan ribu kendaraan dinas (randis) milik 15 pemerintah daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta, dan BUMN masih menunggak pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menimbulkan keprihatinan karena dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah yang seharusnya optimal. Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yosi Rizal, menilai tunggakan pajak randis mencerminkan lemahnya kepatuhan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban administrasi. Ia menduga banyak kendaraan dinas yang tidak lagi operasional tetapi belum dihapus dari daftar aset, sehingga menumpuk tunggakan pajak. “Ini menunjukkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak dan mendata aset.…

Read More